desasungaiteluk.gresikkab.go.id-Sungaiteluk, 10 November 2025 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik menggelar acara monitoring dan evaluasi (Monev) selama empat hari, mencakup Kecamatan Sangkapura dan Tambak. Kegiatan ini menjadi wadah bagi perangkat desa untuk menyampaikan berbagai permasalahan dan aspirasi terkait kinerja dan kesejahteraan mereka.
Acara yang berlangsung di Balai Desa Sungaiteluk ini menghadirkan narasumber, Bapak Bustami Hazim, S.E, dan Bapak Eril Desembrilian Prabowo, S.E, yang merupakan anggota Komisi A DPRD Gresik. Turut hadir Bapak Umar Junid, S. Sos, MM, selaku Camat Sangkapura, yang memberikan dukungan dan jawaban atas beberapa pertanyaan. Acara dipandu oleh Bapak Shalehoddin, Pj. Kades Sungaiteluk, yang berhasil menciptakan suasana hangat dan ramah.
Tema utama yang diusung adalah peningkatan kinerja aparatur desa dalam penyesuaian administrasi berbasis aplikasi. Namun, dalam sesi tanya jawab, berbagai isu krusial muncul ke permukaan. Perangkat desa menyampaikan keluhan mengenai banyaknya aplikasi baru yang diterapkan tanpa disertai bimbingan teknis (bimtek) yang memadai. Hal ini dinilai memberatkan dan menghambat kinerja mereka.
Selain itu, kesejahteraan perangkat desa juga menjadi perhatian utama. Kekhawatiran muncul terkait potensi penurunan penghasilan tetap akibat efisiensi anggaran belanja pemerintah, baik dari APBN maupun APBD sebagaimana ditetapkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025  yang mengarahkan efisiensi belanja negara pada tahun anggaran 2025. Yang tujuan utamanya adalah mengoptimalkan penggunaan APBN dan APBD untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik . Keterlambatan pembayaran Siltap (penghasilan tetap) juga menjadi sorotan. "Dalam pelayanan kami harus prima dan on time 24 jam, tapi disisi kesejahteraan kami dikesampingkan", ujar Sekdes Sawahmulya Bapak Asnawi dengan sedikit memelas. 
Dalam kesempatan tersebut, Bapak Bustami Hazim, S.E menanggapi kekhawatiran perangkat desa terkait anggaran. Ia menyampaikan bahwa transfer keuangan ke daerah untuk Kabupaten Gresik pada tahun 2026 diperkirakan akan berkurang sekitar 570 Miliar Rupiah. "Mudah-mudahan ini tidak mengganggu Siltap perangkat desa," ujarnya.
Sementara itu, Bapak Eril Desembrilian Prabowo, S.E menekankan pentingnya menyikapi perubahan regulasi anggaran, terutama yang berasal dari APBN, dengan bijaksana. Ia juga menyoroti perlunya revitalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan menciptakan inovasi di bidang ekonomi desa. "Dengan menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), kesejahteraan perangkat desa bisa ditopang dari situ," tambahnya.
Regulasi terkait biaya belanja operasional dan pegawai yang tidak boleh melebihi 30% dari total APBDes (di luar BK) juga diperdebatkan. Perangkat desa merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan operasional dengan anggaran yang terbatas.
Salah satu isu yang paling mendesak adalah permohonan jaminan hukum bagi perangkat desa dalam menjalankan tugas pelayanan publik dan sosial kemasyarakatan. Mereka merasa seringkali menjadi sasaran pencarian kesalahan oleh oknum anggota LSM tertentu, yang membuat mereka merasa tidak aman dan nyaman dalam bekerja.
Acara yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam ini berjalan dengan interaktif. Semua penyampaian dari perangkat desa ditampung dan dicatat sebagai bahan pembahasan lebih lanjut oleh DPRD dan pemerintah daerah. Diharapkan, hasil dari monitoring dan evaluasi ini dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan dan peningkatan kesejahteraan perangkat desa di Kabupaten Gresik.